Jering.id
,
Jakarta
– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) akan memperpanjang operasi modifikasi cuaca selama lima hari di
Riau
. Pemerintah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan (
karhutla
) di provinsi ini karena banyaknya titik api yang ditemukan. Rokan Hilir, salah satu kabupatennya, memiliki lahan gambut luas yang rentan terbakar.
Penerapan rekayasa cuaca di Provinsi Riau dilakukan dari tanggal 1 sampai 7 Mei kemarin. “Kami berpikir bahwa masih ada potensi awan hujan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha pembasahan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui pernyataan tertulis pada hari Kamis, 8 Mei 2025.
Selama sepekan terakhir, tim
modifikasi cuaca
Terbang selama waktu keseluruhan 15 jam 12 menit guna mendistribusikan sebanyak 5,6 ton natrium klorida (NaCl). Operasi ini bertujuan untuk mencapai area rawa gambut serta waduk-waduk penyimpanan air cadangan.
Sampai tanggal 6 Mei kemarin, sekitar 81 hektar hutan dan lahan telah mengalami kebakaran di Riau. Daerah ini melaporkan adanya 144 titik api, jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah berisiko tinggi lainnya seperti Aceh, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Tingkat kerentanan karhutla di Riau dapat diperoleh informasinya secara detail di sana.
Laporan Premium Tempo
;
Kenapa Keadaan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Diawali di Riau?
.
Muhari mengonfirmasi bahwa tak ada kejadian karhutla di Riau sampai Rabu, tanggal 7 Mei lalu. Pemantauan atmosfer sehari-hari tidak mendeteksi adanya titik api di area-area berpotensi mudah terbakar. Berdasarkan peringatan dini dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), masih ada kesempatan untuk hujan dengan intensitas sedang hingga deras di beberapa daerah di Riau hari ini.
Pemerintah Indonesia membentuk Desk Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Desk Karhutla) untuk menangani potensi api di wilayah prioritas dan khusus. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan termasuk wilayah prioritas. Sedangkan kawasan khususnya adalah Kalimantan Timur, terutama karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).